Serang, TF.com || PT. Trimitra Mebelindo perusahaan yang memproduksi furniture, berlokasi di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang - Banten, tepatnya di kawasan Budi Texindo diduga terindikasi melakukan pelanggaran aturan yang berpotensi pidana akibat tidak memiliki surat izin pengusahaan air tanah (SIPA), LMP Macab Serang akan sikapi dengan mengirimkan surat permohonan audiensi.
Hal ini disampaikan Iyan Kusyandi selaku Ketua Markas Cabang LMP Kabupaten Serang kepada awak media melalui sambungan telpon seluler, pada Jumat (18/4/25).
Menurut Iyan, SIPA merupakan hal penting untuk mengatur pengambilan air tanah agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air tanah dalam jangka panjang.
Lebih lanjut Iyan katakan,setiap usaha yang memanfaatkan air tanah wajib memiliki SIPA, sebagaimana Kepmen ESDM No. 259.K/GL.01/MEM. G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
Ditegaskan Iyan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, diatur tentang Setiap Orang yang karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp30O.00O.00O,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Iyan menambahkan, Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.
Sedangkan untuk pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dan / atau pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.
"Terkait PT. Trimitra Mebelindo yang diduga tidak memiliki SIPA, LMP Macab Serang akan segera berkirim surat permohonan audiensi untuk mengetahui kebenarannya, dan bila ternyata benar tidak memiliki SIPA, maka akan melaporkannya ke Polda Banten.
Terakhir Iyan katakan, perusahaan nakal yang melanggar aturan dan merugikan Negara serta masyarakat sekitar perusahaan Laskar Merah Putih akan kawal proses penanganan kasusnya sampai tuntas, karena hukum harus di tegakkan.
Dan apabila surat permohonan audiensi nanti tidak di respon maka sebelum membuat laporan LMP akan melakukan aksi turun kejalan dengan mengerahkan anggota melakukan unjuk rasa di depan perusahaan tersebut, pungkasnya.
(**)
Tidak ada komentar
Posting Komentar