TEROPONG FAKTA

Pandeglang, TF.com || Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang menjalin kerja sama strategis dengan SMK Negeri 7 Pandeglang melalui penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Agreement (MoA) pada Kamis (15/5). 

Penandatanganan tersebut menjadi langkah konkret kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan dan penelitian.

Kepala SMKN 7 Pandeglang Ujang Suryana mengatakan menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan harapannya agar kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di sekolahnya.

“Ini adalah peluang besar bagi kami untuk meningkatkan kapasitas guru dan siswa, serta memperluas wawasan di bidang keilmuan dan keterampilan,” katanya.

Dengan terjalinnya MoA ini, Unpam Serang dan SMKN 7 Pandeglang berharap dapat saling bersinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan berdaya saing.

Sementara itu, Dr. Imam Sofi’i menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Unpam dalam mendukung kemajuan pendidikan vokasi dan memperluas jejaring riset di tingkat sekolah menengah kejuruan.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas MoA di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata, seperti pelatihan guru, pembinaan siswa, program magang, dan riset terapan bersama,” ujar Dr. Imam.

MoA tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Pandeglang Ujang Suryana dan Direktur Unpam Kampus Serang Dr. Imam Sofi’i.

(TF)

Serang, TF.com || Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten sedang melakukan penjajakan informasi terkait pelayanan transportasi publik. Sebagai upaya membangun konektivitas transportasi publik bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Andra Soni usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin beserta jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH Syam'un No.5, Kota Serang, Kamis (15/5/2025).

"Tadi kita membahas terkait layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Salah satunya mengenai transportasi publik atau massal," ungkap Andra Soni.

Andra Soni berharap dari pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti dinas terkait, sebagai upaya konektivitas pelayanan transportasi publik.

"Nanti akan kita tindaklanjuti hal-hal apa yang bisa kita kerjasama atau hal-hal apa yang bisa kita inisiasi sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan, upaya konektivitas transportasi masal tersebut tidak jauh berbeda dengan bus rapid transit (BRT) yang telah diterapkan di sejumlah daerah. 

"Kalau kita namanya Barata (Banten Rapid Transit). Jadi salah satu program yang saya tawarkan kepada masyarakat adalah kaitan dengan konektivitas masalah transportasi. Intinya segala daya dan upaya akan kita lakukan untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat," imbuhnya.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin menyampaikan pihaknya akan membantu Pemprov Banten dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas mobilitas masyarakat.

"Kami harus mendukung pergerakan ekonomi. Maka setiap daerah yang memiliki keinginan meninggikan aksesibilitas dan fasilitas mobilitas transportasi masyarakat, kami harus bantu dan dukung," ujarnya.

Selanjutnya, Milatia juga menyebutkan mobilitas masyarakat, baik dalam kota maupun mobilitas masyarakat dari Serang menuju Jakarta dan sebaliknya cukup tinggi. Sehingga telah dibutuhkannya konektivitas transportasi publik.

"Tadi kita coba bahas bagaimana membuat interkonektivitas antara Serang dan sekitarnya serta dengan Jakarta. Sehingga mempermudah mobilitas masyarakat," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo menuturkan terdapat dua hal yang yang menjadi pembahasan antara Pemprov Banten bersama Perum DAMRI. Di antaranya layanan transportasi perkotaan di Kota Serang dan konektivitas transportasi menuju Jakarta.

"Konsepnya itu (seperti Tranas Banten, red) untuk di dalam perkotaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita siapkan pembahasan lanjutannya," pungkasnya.

(YL)

Pandeglang, TF.com || Warga RW 02 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, Banten secara swadaya melakukan perbaikan jalan rusak dan berlubang di wilayah tersebut.

Ketua RT 05 Ahmad Rojali mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi Jalan Sukarehe-Sabi tepatnya di Kampung Sukasari, yang sudah lama mengalami rusa dan berlubang. Namun, kata dia, belum mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami inisiatif mengumpulkan dana dari warga untuk meratakan jalan yang berlubang dengan menggunakan batu dari sisa-sisa galian pasir. Soalnya sudah lama rusak dan belum ada perbaikan dari pemerintah," katanya saat ditemui di lokasi pengurugan jalan itu, Minggu (18/5).

Menurutnya, aksi tersebut dilakukan secara manual karena warga sudah terlalu lama menunggu perbaikan yang tak kunjung datang dari pemerintah daerah maupun pusat. 

Meski perbaikan dilakukan secara sederhana, warga berharap jalan tersebut dapat kembali nyaman dan aman untuk dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

"Sebanyak 4 mobil dump truk kami lakukan pengurugan jalan ini karena terlalu lama menunggu untuk diperbaiki oleh pemerintah daerah maupun pusat," ungkapnya.

Ahmad Rojali juga menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah lebih dari 13 tahun belum pernah diperbaiki ataupun dibangun kembali oleh pihak berwenang. Sehingga di khawatirkan, kata dia, dengan kondisi jalan yang berlubang dan rusak itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan terutama saat musim hujan.

"Kami berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar segera diperbaiki kembali, mengingat kondisi jalan yang sudah rusak dan berlubang," ucapnya penuh harap.

Sementara itu, Camat Karang Tanjung Endin Haerudin mengatakan bahwa jalan Sukarehe-Sabi-Bagkonol telah masuk dalam daftar usulan peningkatan ruas jalan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan tahun 2025.

"Kami sudah sering mengusulkan jalan K-1 itu (Sukarehe-Sabi-Bagkonol) agar segera ditingkatkan karena jalan ini menjadi akses penting penghubung antar kecamatan bahkan lintas kabupaten," jelas Endin.

Ia berharap agar usulan tersebut benar-benar dapat direalisasikan, mengingat pentingnya jalan tersebut bagi mobilitas dan keselamatan masyarakat setempat.

(YL)

Serang, TF.com || 13/05/2025, Gubernur Banten digugat warganya yaitu Para Ahli Waris dari Lim Teng Hin terkait tanah milik mereka yang diklaim sebagai Asset Daerah Pemerintah Provinsi Banten dan dimasukan dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Situ Setingin tanpa didasari surat dan dokumen kepemilikan tanah yang sah secara hukum, gugatan warga tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, hal tersebut disampaikan oleh Imam Fachrudin Kuasa Hukum dari Ahli Waris Lim Teng Hin pada hari Selasa, 13 Mei 2025 di kantornya di sepatan Tangerang.

Gugatan yang diajukan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Gubernur Banten melalui Badan pengelola Kekayaan dan Asset Daerah yang memasukan bidang tanah hak milik Ahli Waris Lim Teng Hin ke dalam Kartu Inventaris Barang Provinsi Banten sebagai Situ Setingin secara melawan hukum dan tanpa ada surat kepemilikan yang sah.

Salah satu kuasa hukum dari Ahli Waris Lim Teng Hin yaitu Imam Fachrudin yang juga Ketua Paseba Tangerang Utara menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Banten telah memasukan bidang tanah milik kliennya ke Kartu Inventaris Barang pada Tahun 2018 tanpa adanya surat kepemilikan yang sah sehingga merugikan kliennya Milyaran rupiah.

“Selama ini klien kami tidak pernah bisa memanfaatkan tanah tersebut karena diklaim sebagai Asset pemerintah banten, harusnya Gubernur banten melalui BPKAD melakukan verifikasi terhadap tanah tersebut, jika tidak ada dasar kepemilikannya ya seharusnya dihapus dari Kartu Inventaris Barang, jangan maen aku aja tanah orang” katanya. 

Imam juga menuturkan adanya potensi korupsi terhadap keuangan negara, salah satunya adalah biaya pemeliharaan Situ dari tahun 2018 sementara secara faktual tidak pernah ada pemeliharaan.

“Saya pernah mendapatkan informasi dari warga maupun mantan kades di desa itu, ternyata selama ini gak ada itu pemeliharaan situ meskipun disinyalir adanya dana anggaran pemeliharaan, berarti kemungkinan ada potensi korupsi disitu, hal ini pun kita sudah laporkan ke Kejaksaan Agung RI, mudah - mudahan dalam waktu dekat akan dilakukan tindak lanjut dari kejaksaan” tuturnya.

Imam berharap Gubernur Banten yang saat ini dijabat oleh Andra Soni agar segera meninjau ulang Aset - aset milik pemerintah Banten agar dapat sipertanggungjawabkan secara hukum.

“Saya berharap Gubernur Andra Soni meninjau ulang kepemilikan aset - aset yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Banten agar tidak merugikan masyarakat dan negara” pungkasnya.

“Bukan hanya itu, gugatan klien kami juga ditujukan kepada pihak lain yang mengaku - ngaku sebagai Ahli Waris yang tidak memiliki dokumen dan akta otentik yang valid yang setelah kami selidiki ternyata hanya berdasar pengakuan saja dan tidak menutup kemungkinan kita akan laporkan pihak lain tersebut dengan pidana pemalsuan”. tutupnya.

(***)

Serang, TF.com || Pemerintah harus lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, sehingga masyarakat dapat memahami dan memberikan masukan yang efektif dan kebijakan pemerintah tentang ekonomi harus lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Harus lebih serius dalam menangani masalah korupsi, dengan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien.

Dalam menyampaikan kritik, masyarakat dapat menggunakan Media sosial, Diskusi publik atau forum, Menghubungi pejabat pemerintah langsung,serta dapat melakukan Pertemuan secara langsung dengan anggota DPR.

Untuk menyampaikan kritik dan masukan, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, kritik masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien.

Penulis.

Jehan Ramadan

Angga Rosidin, S.IP., M.A.P.

Zakaria Habib Al-Razie, S.IP., M.Sos.

(Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang)

Laskar putra Sukmawijaya, Prodi Administrasi Negara

Serang, TF.com || "Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) telah menjadi salah satu pendekatan teoretis yang paling berpengaruh dalam ilmu politik modern. Dengan asumsi bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, teori ini memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk memahami perilaku politik. Dalam konteks politik, teori ini membantu menjelaskan perilaku pemilih, dinamika partai politik, dan proses pembuatan kebijakan.

Dengan menggunakan teori ini, ilmuwan politik dapat memprediksi dan menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan politik berdasarkan preferensi dan kepentingan mereka. Misalnya, dalam pemilihan umum, pemilih cenderung memilih partai atau kandidat yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Demikian pula, partai politik cenderung mengadopsi kebijakan yang paling populer untuk memenangkan dukungan pemilih.

Namun, kritik terhadap teori ini berpendapat bahwa asumsi rasionalitas individu seringkali tidak sepenuhnya akurat dalam konteks politik yang kompleks dan dinamis. Faktor-faktor seperti emosi, nilai-nilai, dan norma sosial juga dapat mempengaruhi perilaku politik individu.

Meskipun demikian, Rational Choice Theory tetap menjadi alat analisis yang kuat dalam ilmu politik, membantu kita memahami dinamika politik dengan lebih baik dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang perilaku politik. Dengan demikian, teori ini dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik dan proses demokrasi."

*Referensi Jurnal:*

- "The Logic of Collective Action" oleh Mancur Olson (1965) - Jurnal ini membahas tentang teori pilihan rasional dalam konteks aksi kolektif.

- "Rational Choice Theory and Politics" oleh Jeffrey S. Banks (1991) - Artikel ini memberikan tinjauan tentang aplikasi teori pilihan rasional dalam ilmu politik.

- "An Economic Theory of Democracy" oleh Anthony Downs (1957) - Buku ini membahas tentang teori pilihan rasional dalam konteks perilaku pemilih dan partai politik.

*Link Jurnal:*

- Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press. (Tersedia di: JSTOR atau Google Scholar)

- Banks, J. S. (1991). Rational Choice Theory and Politics. Dalam G. M. Anderson & R. D. Tollison (Eds.), Political Economy and Public Policy (hal. 1-26). (Tersedia di: ResearchGate atau (tautan tidak tersedia))

- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row. (Tersedia di: Google Books atau Amazon)

Dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional, ilmuwan politik dapat memahami perilaku politik dengan lebih baik dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang dinamika politik.

Oleh Faiz Nur Fauzan

Serang, TF.com || Sistem pemerintahan mempunyai tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.Sistem pemerintahan harus mempunyai pondasi yang kuat. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya sehingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

Indonesia saat ini menganut system pemerintahan presidensial, dimana semua kebijakan dan semua komando tertinggi berada di tangan presiden. Namun, pada system pemerintahan presidensial ini pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislative sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Ini menjadi sebuah problematika tersendiri karena akan memperlambat proses kinerja pemerintah.

Pada negara yang melakukan pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan bentuk negara Republik, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensil atau sistem pemerintahan semi. Dalam hal negara tersebut tidak melakukan pemisahan kekuasaan (separation of powers), walaupun berbentuk Republik, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Jadi, inti sistem pemerintahan presidensil adalah pada pemisahan kekuasaan (separation of powers).

Pada sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seorang Presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya (kiescollege). Sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan House of Refreentattives setelah diputuskan oleh senat.

Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Presidensil. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan Terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I.

Penutup

Sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945 telah memberikan Kewenangan eksekutif kepada Presiden Bukan kepada parlemen Presiden Dalam UUD NRI 1945 tidak dapat di jatuhkan Secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ia juga tidak dapat di Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Namun, Presiden dapat di mintai Pertanggung jawaban oleh Majelis Perwakilan Rakyat apabila secara jelas telah melanggar UUD 1945. Dalam pemerintahan Indonesia, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan di angkat oleh presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden bukan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan hanya presiden. Dari kriteriakriteria tersebut maka dapat kita ketahui secara jelas bahwa sistem pemerintahan yang di anut UUD 1945 adalah sitem pemerintahan Presidensial dan sistem yang cocok untuk indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial.

Oleh Faiz Nur Fauzan

Serang, TF.com || Anggaran adalah jantung dari kebijakan publik. Dalam anggaran, tersembunyi arah pembangunan, prioritas negara, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Di Indonesia, lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi aktor dominan dalam merancang dan mengeksekusi anggaran. Namun pertanyaannya: sejauh mana proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel? Ataukah, proses penyusunan anggaran selama ini hanya menjadi formalitas birokratik yang miskin partisipasi dan penuh kepentingan.

Dalam sistem presidensial, kewenangan penyusunan anggaran ada di tangan Presiden melalui Kementerian Keuangan, yang kemudian dibahas dengan DPR. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa DPR sering kali hanya menjadi "stempel politik" dari apa yang telah dirancang eksekutif. Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan Global Corruption Barometer (2022) mencatat bahwa lebih dari 60% masyarakat tidak percaya bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara bersih dan jujur.

Situasi di daerah tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil pemantauan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), lebih dari 70% pemerintah daerah belum menyampaikan dokumen APBD secara lengkap di situs resminya, bertentangan dengan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008. Hal ini mengindikasikan lemahnya komitmen eksekutif dalam keterbukaan informasi publik.

Politik anggaran acap kali tidak mencerminkan kebutuhan rakyat. Alih-alih digunakan untuk layanan publik yang berkualitas, dana publik sering dialokasikan untuk proyek-proyek mercusuar yang sarat kepentingan politik. Kasus anggaran “lem Aibon” sebesar Rp. 82 miliar di DKI Jakarta tahun 2019 atau dugaan korupsi dana PEN yang disorot BPK senilai Rp2,94 triliun pada 2022 menjadi contoh nyata betapa proses anggaran bisa menjadi celah penyimpangan. Bahkan dalam laporan KPK tahun 2021, sektor pengadaan barang dan jasa—yang erat kaitannya dengan realisasi anggaran—menjadi sektor paling rawan korupsi.

Partisipasi publik dalam anggaran semestinya menjadi ruang dialog antara negara dan warganya. Namun kenyataan berkata lain. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kerap berlangsung normatif, tidak berpengaruh signifikan terhadap dokumen akhir anggaran. Sebuah studi oleh LPEM UI (2023) menyatakan bahwa hanya 15-20% dari usulan masyarakat dalam Musrenbang yang benar-benar diakomodasi dalam RAPBD. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik belum berjalan secara substantif.

Ketika anggaran tidak disusun secara partisipatif dan akuntabel, dampak jangka panjangnya adalah hilangnya kepercayaan publik dan memburuknya ketimpangan sosial. World Bank mencatat bahwa indeks Gini Indonesia stagnan di angka 0,38—angka yang mengindikasikan ketimpangan tinggi. Ironisnya, belanja negara belum benar-benar difokuskan pada sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang pro rakyat miskin.

Untuk mengubah politik anggaran dari sekadar formalitas menjadi pilar demokrasi, beberapa langkah penting perlu ditempuh: Digitalisasi dan Open Budget: Pemerintah perlu mengoptimalkan portal seperti APBN Kita dan SIPD agar mudah diakses masyarakat, dengan format yang tidak hanya legalistik tapi juga informatif dan visual, Penguatan Fungsi Pengawasan: Peran BPK, KPK, dan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam melakukan audit dan pemantauan secara independen dan responsif, Mekanisme E-Participatory Budgeting: Penerapan platform digital yang memungkinkan masyarakat memberi masukan langsung terhadap perencanaan anggaran perlu diperluas, seperti yang telah diterapkan di Surabaya dan Yogyakarta, Pendidikan Literasi Anggaran: Pemerintah perlu melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan media untuk membangun kesadaran publik soal pentingnya transparansi anggaran.

Politik anggaran adalah cerminan kedewasaan demokrasi. Ketika lembaga eksekutif masih menjalankan proses ini secara tertutup dan prosedural, maka yang lahir bukanlah kebijakan pro-rakyat, melainkan kompromi elite yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sudah saatnya kita menagih janji reformasi anggaran yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena setiap rupiah yang dikelola pemerintah, sejatinya adalah milik rakyat.

Penulis,

Bangbang Nugraha 

Angga Rosidin,S.I.P.,M.A.P

Zakaria Habib Al-Ra'zie, S.I.P.,M.Sos.

Serang, TF.com || Perihal percakapan Nuramin salah seorang warga Kecamatan Kibin dengan rekaman video perihal dugaan terima admin saat anaknya masuk kerja PT. Nikomas Gemilang diluruskan oleh Kepala Desa Tambak Ade Mahesa S,H.

Demi memastikan kebenaran perihal tersebut, tim awak media mendatangi kediaman Nuramin, Dalam keterangannya Nuramin mengatakan kita mah bercanda aja, tidak ada maksud apa apa.

Lanjut Nuramin, Malah saya yang sering dikasih dan dibantu sama pak lurah Ade, yang ada Saya yang dikasih duit sama pak lurah,itu percakapan Saya tidak benar,hoax dan Saya tidak tahu bahwa percakapan tersebut direkam oleh teman sendiri, bahkan kita lebih kaget di upload di TikTok, tutupnya nuramin, Selasa, (06/05/2025).

Ditempat yang berbeda Kades Tambak saat dikonfirmasi di Kantornya menjelaskan, saya sebagai pemerintah desa sangat sesalkan perkataan Nuramin di sosmed.

Perihal saya terima administrasi memasukkan anak nya bisa kerja,hal tersebut tidak benar, terangnya.

Lanjutnya pak kades Ade Mahesa S,H, Dan perlu diketahui bahwa anaknya sudah bekerja di PT. Nikomas Gemilang sampai saat ini tanpa ada administrasi, tegasnya.

nuramin pun sudah membuat pernyataan dengan meminta maaf tentang video beredar tersebut, saya hanya niat bisa bantu anaknya kerja biar dapet membantu perekonomian keluarganya,ujarnya pak kades.

Lanjutnya,Untuk semua yang ingin melamar kerja di PT Nikomas Gemilang agar berhati-hati dengan oknum pelaku mengatasnamakan Pemerintah Desa ataupun perusahaan tentang Lowongan Kerja ( Loker).

Terakhir saya juga sampai kan, Bahwa oknum pelaku perekam video diduga ada rasa tidak suka kepada saya apalagi beda domisili, tapi video sudah dia hapus,pungkasnya.

(Sueb)

Serang, TF.com || Ratusan nasabah dari Koperasi BMT Muamaroh di Anyar Kabupaten Serang secara serempak menandatangani surat kuasa kepada lembaga bantuan hukum (LBH) Cahaya Pelita Baja atau CPB.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya hukum terhadap dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh pihak koperasi, setelah dana deposito serta tabungan mereka tidak kunjung bisa dicairkan.

Para nasabah yang mayoritas merupakan pedagang yang berasal dari Kabupaten Serang dan kota Cilegon, merasa kecewa karena mereka tidak bisa mengambil haknya yang tersimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito. 

Salah satu nasabah Koperasi BMT Muamaroh Kabupaten Serang, Puji Lestari mengungkapkan bahwa dirinya bersama ratusan nasabah lainnya memberikan kuasa kepada LBH CPB karena merasa pihak koperasi telah wanprestasi. 

“Kami dipersulit untuk mencairkan dana tabungan dan deposito. Sudah berkali-kali datang ke kantor, namun selalu diberi alasan yang tidak jelas. Ini bukan hanya janji, tapi hak kami yang tidak kunjung diberikan,” katanya di Serang.

Puji menjelaskan bahwa dana simpanan para nasabah bervariasi dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Ia mengaku sebelumnya sempat menerima bunga bagi hasil sebanyak lima kali, namun pencairan keenam mengalami kemacetan.

"Baru 6 bulan berjalan, bunga yang ke 6 tidak kunjung cair. Dulu lancar-lancar saja,” jelasnya.

Senada dengan Puji, Nasihin seorang pedagang pasar yang juga nasabah koperasi BMT menyatakan bahwa ia telah menyimpan dana sebayak kurang lebih ratusan juta rupiah namun hingga kini belum bisa dicairkan. 

“Saya menabung lewat petugas BMT yang keliling pasar, tapi saat ingin mencairkan ke kantor selalu ditolak. Datang berkali-kali pun tetap tidak ada kejelasan,” keluh Nasihin.

Sementara itu, Ketua LBH Cahaya Pelita Baja, Andre Scondery, S.H., M.H.,C.Med., menyatakan pihaknya siap membantu serta mendampingi para nasabah untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andre.

"Kami akan perjuangkan agar hak-hak para nasabah dapat dikembalikan," pungkasnya.

Ditempat yang sama, Pembina LBH Cahaya Pelita Baja Ahmadi,S.T., S.H., M.H, menambahkan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah menyampaikan somasi resmi kepada pihak koperasi BMT Muamaroh.

"Semoga ikhtiar kita ini diberi kemudahan dan keadilan dapat ditegakkan,” ujarnya. 

(YL/Afa)

Serang, TF.com || Beredarnya video seorang pria dewasa dengan memakai seragam loreng dan mengaku kader Laskar Merah Putih, dengan mengatakan Kepengurusan LMP Macab Serang saat ini tidak mendasar.

Iyan Kusyandi Wijaya, S.Sos selaku ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Serang, dengan Ketua Umum HM. Arsyad Channu dan Kamada Banten Rudi Ongky, angkat bicara.

Menurut Iyan, memang sebelumnya LMP ada dualisme dan yang berkoar di sosmed itu merupakan kader LMP yang saat ini tidak memiliki legalitas sesuai Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Legalitas dimaksud adalah SKTBH dan AHU yang di keluarkan Kemenkumham RI melalui Ditjen AHU yang saat ini di miliki Ketum HM Arsyad Channu, artinya LMP saat ini tidak ada lagi tandingan dan hanya ada satu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegas Iyan.

"Harusnya saudaraku yang masih cinta akan LMP tidak usah berkomentar yang tak perlu di media sosial, karena hal ini hanya akan menimbulkan kesalah fahaman dan kegaduhan, apa sih untungnya ".

Lebih lanjut Iyan katakan, tujuan kita berorganisasi diantaranya untuk bertambahnya teman dan saudara, saling tukar pengalaman, membatu masyarakat yang membutuhkan bantuan serta menjadi Mitra Pemerintah, TNI, Polri, Pengusaha dan lainnya.

Iyan katakan Laskar Merah Putih Markas Cabang Serang yang dipimpinnya, tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial yang profesional terhadap pemangku kebijakan dan pemegang keputusan.

Keberadaan LMP Macab Serang merupakan mitra kerja dalam mewujudkan kemajuan daerah dan terciptanya masyarakat yang sejahtera, oleh karenanya Sinergisitas akan terus di bangun dengan semua fihak.

Ketika diminta pandangan terkait investasi di Banten, Iyan katakan pada dasarnya LMP sebagai kontrol sosial mendukung masuknya investor yang berinvestasi di Banten, hal ini guna Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tambahkan Iyan, setiap masuknya investor tentu ada perkembangan dan kemajuan yang terjadi di daerah tersebut, karena anggaran pemerintah untuk pemerataan pembangunan sangat terbatas, ucap Iyan.

Dengan masuknya investor tentu sangat membatu perencaan pembangunan daerah, seperti inspratuktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Terakhir Iyan berharap agar yang saat ini masih cinta LMP dan ingin bergabung diri nya membuka pintu selebar-lebarnya tentunya dengan tetap mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ada sesuai AD / ART LMP, pungkas Iyan.

(TF)

Tangerang , TF.com || 01/05/2025 - Ketua Umum Perkumpulan Paseba Tangerang Utara Imam Fachrudin menyoroti kinerja Kepala Dinas DBMSDA Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah terkait dengan konstruksi jalan di wilayah Tangerang Utara yaitu Jalan Raya Pakuhaji yang saat ini rusak parah yang disebabkan salah satunya karena konstruksi jalan yang kurang baik, hal tersebut disampaikan Imam kepada awak media saat melakukan kroscek jalan di jalan raya Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada hari Kamis, 1 Mei 2025.

Menurutnya seharusnya Kepala Dinas DBMSDA memperhatikan keadaan dan situasi jalan raya Pakuhaji yang sering dilalui oleh mobil - mobil truk besar pengangkut tanah memerlukan konstruksi jalan yang bagus dan kuat.

“Seharusnya kan Kadis DBMSDA itu cermat dalam melihat keadaan jalan disitu (Jalan Raya Pakuhaji red), gak asal - asalan kerjanya, menggunakan anggaran besar dari negara tapi hasilnya mengecewakan masyarakat, itu sangat memalukan ya” katanya.

“Ia berharap ke depan Kepala DBMSDA agar bekerja dengan baik agar hasil kerjanya dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat” jelasnya.

“Kalau pekerjaan kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang masih saja seperti ini, kami tidak segan - segan akan meminta kepada Bupati Tangerang mengganti atau kami akan menggugat secara hukum karena masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari jalan yang bagus” tegasnya.

(**)

Serang, TF.com || Gubernur Banten Andra Soni meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerjasama Yayasan Pelita Bangsa dengan Grab-OVO di Sekolah Khusus (SKh) 1 Kota Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025). Dalam kesempatan tersebut Andra Soni mengapresiasi kepada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa bersama dengan Grab-OVO yang turut serta melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa-siswi Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh) di wilayah Tangerang Raya. Uji coba tersebut akan menyasar pada 11 SKh.

"Tadi kita menyaksikan peluncuran uji coba program MBG untuk SKh yang ada di Tangerang Raya, ada 11 SKh dengan sasaran hampir 1.500 siswa dan guru," ungkap Andra Soni di halaman SKh Negeri 01 Kota Tangerang Selatan Jl. Pondok Kacang, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan selama ini uji coba program MBG belum menyasar kepada para siswa yang ada di SKh. Lantaran terdapat kesulitan tersendiri, yakni harus memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan para siswa.

Dikatakannya, di Provinsi Banten ini peserta didik di SKh terdapat sekitar enam ribu pelajar. "Alhamdulillah Grab dan OVO secara mandiri melakukan kegiatan ini dengan menggunakan teknologi yang dimiliki. Ini juga menggerakkan ekonomi di kelompok UMKM yang dibeberapa waktu terakhir mengalami pelemahan," katanya.

Andra Soni juga berharap dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk pihak swasta dapat mendukung program MBG, agar seluruh pelajar di Provinsi Banten bisa mendapatkan MBG.

"Ini kuncinya bekerja sama dan alhamdulillah saat ini pihak swasta sudah sama-sama membantu. Di Provinsi Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi dan contoh hari ini yang kita lihat bisa ditiru dan akan kita koordinasikan dengan Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Sementara, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa Cahaya Manthovani berharap kedepannya, akan lebih banyak lagi pelaksanaan MBG di sekolah kebutuhan khusus.

"Mungkin ini baru kita saja yang mulai dan diharapkan dengan ini masyarakat lebih terbuka untuk melihat atas pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang," ujarnya.

Cahaya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan uji coba program MBG untuk para pelajar di SKh yang ada di wilayah Tangerang Raya.

"Kami dari Yayasan Inklusi Pelita Bangsa sangat mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dan alhamdulillah kita semua beri hal positif," katanya.

Ditempat yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) yang juga tokoh penggerak disabilitas Reda Manthovani, menuturkan, MBG bagi siswa disabilitas harus tepat sasaran, baik dari menu hingga kandungan yang ada didalam makanannya tersebut.

"Kalau ini memang harus lebih khusus, harus ada komunikasi. Minimal harus ada komunikasi dengan pihak sekolah agar UMKM yang menyajikan itu benar-benar tepat sasaran, tepat gizinya," ujarnya

Lebih lanjut, Reda berharap peluncuran ini mampu menjadi pemicu kegiatan yang serupa di daerah lainnya. 

"Memang kami akan mengarah ke sana untuk bisa menularkan daerah lainya, kami mengharapkan daerah lainnya yang bergerak, kami hanya trigger (pemicu, red)," pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Kejati Provinsi Banten Siswanto, unsur Forkopimda Provinsi Banten lainnya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Forkopimda Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Perwakilan Grab-OVO dan tamu undangan yang lainnya.

(YL)

Serang, TF.com || Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Wakil Gubernur (Wagub) Banten Dimyati Natakusuma mendorong seluruh stakeholder untuk melakukan percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. 

"Namun tentu percepatan itu harus tetap terukur dan terencana dengan baik," ungkap Dimyati Natakusumah seusai memberikan arahan pada kegiatan Pra Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2026 di aula Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (28/4/2025).

Oleh karena itu, Dimyati berharap apa yang dibahas dalam tahapan RKPD ini harus selaras dengan RPJMD untuk agenda program lima tahun kedepan serta sejalan dengan RPJPD untuk 20 tahun kedepan. 

“Jadi semuanya harus selaras. Kalau sudah begitu, maka kita enak menjalankannya. Karena semuanya berkesinambungan dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat desa,” kata Dimyati.

Untuk mempercepat kemajuan Provinsi Banten itu, kata Dimyati, harus dimulai dari tahapan perencanaan yang benar-benar matang dengan melibatkan seluruh unsur dari mulai asosiasi, akademisi, pemuda, pengusaha, BUMN dan BUMD, Ormas serta lembaga keagamaan yang ada di Banten.  

“Di Pra Musrembang ini, para peserta akan membuat kerangka guiden tematik Pembangunan untuk dibawa pada saat Musrembang nanti yang insya allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025 jadwalnya,” ucapnya.

Dimyati juga menegaskan jika dalam kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wgub Dimyati tidak boleh lagi ada yang bermain-main, termasuk mencoba bermain pada program. Semua harus sesuai dari usulan Musrembang atau Button Up, tidak boleh ada pesanan.

“Kalau ada pasti akan kami tindak tegas. Semuanya harus terbuka dan transparan. Silahkan masyarakat juga boleh mengawasi,” pungkasnya.

Sebagian rangkaian proses perencanaan Pembangunan tahunan, agenda Pra Musrembang itu meliputi penyampaian teknis kegiatan disertai kerangka penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja, arahan Wakil Gubernur Banten kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing desk.  

Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten Zaenal Mutaqin mengatakan, agenda Pra Musrembang dilaksanakan sejak pagi, dengan terlebih dahulu penyampaian materi kepada para peserta terkait dengan konsepsi dan teknis kegiatan.

“Karena kegaitan ini cukup padat. Tidak hanya sampai arahan pak Wagub, tapi setelah itu ada pelaksanaan empat desk tematik. Di situ dibahas secara matang terkait penyelarasan tematik Pembangunan sehingga terbangun sinergi antar perangkat daerah berdasarkan urusannya secara tematik holistic integrative dan spasial sampai ke kerangka program, kegiatan dan pendanaannya,” jelas Zaenal.

Penyampaian teknis kegiatan itu, lanjut Zaenal, perlu dilakukan agar apa yang dibahas di masing-masing desk nanti sejalan dan mendukung terhadap trisula Pembangunan presiden Prabowo Subianto serta Visi Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. 

“Termasuk juga berkenaan dengan reformasi birokrasi sebagai fondasi pelaksanaannya,” pungkasnya. 

 Zaenal menambahkan, Pembagian masing-masing desk tematik itu meliputi desk pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan SDM serta reformasi birokrasi..

(YL)

Pandeglang, TF.com || 26 April 2025 Dalam upaya pelestarian lingkungan dan mempererat jaringan antar pecinta alam, Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) MAHARAJA Unpam Kampus Serang turut serta dalam kegiatan MANGROVE CAMP II yang diselenggarakan oleh Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) se-Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 26 April 2025, di Desa Bungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. 26 April 2025.

MANGROVE CAMP II merupakan kegiatan tahunan yang difokuskan pada pelestarian ekosistem pesisir melalui penanaman pohon mangrove. Dalam kegiatan ini, sebanyak 5.000 bibit mangrove disiapkan oleh panitia untuk ditanam di area pesisir. Aksi ini bertujuan untuk memulihkan dan menjaga ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menahan abrasi pantai, menjaga kualitas air, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut.

Mapala MAHARAJA hadir sebagai salah satu peserta aktif dalam kegiatan ini.

Perwakilan dari Mapala MAHARAJA, yang akrab disapa Ikbal "BOBI" menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu lingkungan yang kian mendesak untuk ditangani bersama. “(PKD) menyiapkan 5.000 bibit mangrove untuk ditanam, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar Mapala, Sispala, dan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam,”ujar IKbal "BOBI".

Lebih lanjut, Ikbal "BOBI" menambahkan bahwa keterlibatan Mapala MAHARAJA dalam kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen kami terhadap prinsip cinta alam, kepedulian sosial, serta semangat kolaborasi yang tinggi. Dengan terlibat dalam kegiatan ini, Mapala MAHARAJA tidak hanya memperluas jejaring komunikasi dan koordinasi dengan sesama Mapala dan Sispala se-Banten, tetapi juga memperkuat peran mahasiswa dalam advokasi dan aksi nyata di bidang lingkungan hidup. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala se-Provinsi Banten yang telah menggelar kegiaatan ini.

Kegiatan MANGROVE CAMP II juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen, tanpa memandang latar belakang usia maupun profesi.

Mapala MAHARAJA berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh baik dan memicu lebih banyak aksi serupa di berbagai wilayah lainnya, khususnya di Provinsi Banten. Penanaman pohon mangrove bukan hanya simbolis, tetapi menjadi langkah strategis untuk menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

(YL)

Cilegon, TF.com || Atlet dari Provinsi Banten meraih 17 medali dari Cabang Olahraga Yongmoodo pada ajang kejuaraan nasional (Kejurnas) Tahun 2025 yang digelar di GOR Pertamina Simprug Jakarta.

"Alhamdulillah sebanyak 17 medali dibawa pulang ke tanah jawara (Banten), yang terdiri dari 4 emas, 6 Perak dan 7 perunggu," kata Ketua Yongmoodo Banten Pipin Primayanti daam keterangannya diterima di Cilegon, Minggu.

Pipin mengucapkan rasa syukur atas pencapaian atlet-atlet yang dapat meraih banyak medali di ajang Kejurnas ini, sehingga dapat mengharumkan nama Banten di kancah nasional. 

“Usaha tidak membohongi hasil, kerja keras kami selama ini membuahkan hasil yang sangat membanggakan,” imbuhnya.

Namun, lanjut Pipin, pihaknya tidak berpuas diri sampai disini saja, tapi akan terus dan tidak bosan untuk meraih prestasi selanjutnya.

“Semoga dengan raihan ini, pemerintah Provinsi Banten dapat memperhatikan atlet Yongmoodo Banten agar terus berprestasi,” harapnya.

Sebelumnya, sebanyak 15 orang atlet dari cabang olahraga (Cabor) Yongmoodo Banten mengikuti kejuaraan nasional (Kejuarnas) Tahun 2025.

“Target kita adalah membawa medali emas sebanyak-banyaknya dan bisa jadi juara umum,” kata Pipin.

Dirinya mengungkapkan para atlet yang mengikuti Kejurnas sudah berlatih keras dengan konsisten dan disiplin.

“Kita sudah berlatih keras di pemusatan latihan di Sasana Yugo Sport Combat,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Pelatih Yongmoodo Verry Yugangga juga menyampaikan akan selalu menjaga dan mengawasi stamina dan kesehatan para atlet, agar mereka dapat maksimal dalam pertandingan, dan mereka tidak perlu khawatir karena semua atlet dan team official yoongmodo banten sudah mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan .

“Semoga para atlit bisa bertanding degan maksimal dan hasil yang memuaskan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nama dan kategori kelas para atlet tersebut diantaranya dari Perwakilan Kota serang, Jay Bria (48 kilogram junior), Ade putra (51 kilogram junior), Tb Sakana (54 kilogram junior), Bima Bagaswara (66 kilogram senior), M Ridho (48 kilogram Kadet) dan Raissa di kelas (75 kilogram junior putri).

Kemudian, Perwakilan dari Kota cilegon, Makky Ilham (63 kilogram senior).

Dari Perwakilan Kabupaten Serang M Yunus (45 kilogram Kadet), Bintang (51 kilogram Kadet), M Basit (57 kilogram junior), Ahmad Nurdiansyah (60 kilogram junior), Wahid ( 60 kg senior), Arif (71 kilogram senior), Hani (48 kilogram junior putri) Raissa (60 kilogram putri junior) dan Yogi (54 kilogram kadet).

(YL)

Pandeglang, TF.com || Dalam upaya memperkuat ketahanan lingkungan pesisir, Pusat Koordinasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) Se-Banten sukses menggelar kegiatan Mangrove Camp 2 di Kampung Cibungur Pamagar Sari, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi-Pandeglang, pada Sabtu 26/04/2025) lalu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari Siswa Pencinta Alam dan Mahasiswa Pencinta Alam dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Mangrove Camp 2 bertujuan untuk membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya hutan mangrove sebagai benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim, menjaga garis pantai dari abrasi, dan melestarikan ekosistem pesisir.

Salah satu rangkaian kegiatan Mangrove Camp 2 adalah diskusi tematik bertajuk "Peranan Penting Mangrove dalam Ekosistem Pesisir". 

Diskusi ini mengupas peran strategis mangrove dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, melindungi daratan dari abrasi, serta menjaga keanekaragaman hayati pesisir.

Salah satu rangkaian kegiatan Mangrove Camp 2 adalah diskusi tematik bertajuk "Peranan Penting Mangrove dalam Ekosistem Pesisir". 

Diskusi ini mengupas peran strategis mangrove dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, melindungi daratan dari abrasi, serta menjaga keanekaragaman hayati pesisir.

Sebagai bentuk aksi nyata, dilakukan juga penanaman 5.000 bibit mangrove di sepanjang aliran Sungai Ciliman. Penanaman ini diharapkan dapat membantu memperkuat kawasan pesisir yang rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

Selain itu, kegiatan Halal Bihalal Organisasi Pencinta Alam Se-Banten turut menjadi bagian penting dari Mangrove Camp 2. 

Melalui Halal Bihalal ini, seluruh peserta mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar komunitas pencinta alam untuk terus bergerak bersama dalam upaya konservasi lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Nasrullah "Tamol", selaku Koordinator PKD MAPALA Banten, menyampaikan, "Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen generasi muda Banten dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Melalui penanaman mangrove, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mengamankan masa depan pesisir dari ancaman abrasi dan bencana lingkungan lainnya. Kami berharap gerakan ini terus meluas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak," ujar Nasrullah.

Salah satu peserta, Siti Nuraeni dari SISPALA Giri Raksa MAN 4 Pandeglang juga ikut menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut tidak hanya berhenti di Mangrove Camp 2.

"Saya sangat bersyukur bisa mengikuti Mangrove Camp 2 ini. Kegiatan ini memberikan saya banyak ilmu baru tentang pentingnya menjaga mangrove untuk masa depan lingkungan. Menanam langsung bibit mangrove membuat saya merasa lebih dekat dan bertanggung jawab terhadap alam. Semoga acara seperti ini terus diadakan dan lebih banyak generasi muda yang terlibat," ungkap Siti.

Pusat Koordinasi Mahasiswa Pencinta Alam Se-Banten menegaskan bahwa kegiatan seperti Mangrove Camp 2 akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, guna memperkuat aksi konservasi lingkungan dan memperkokoh jaringan kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Pusat Koordinasi Mahasiswa Pencinta Alam Se-Banten. Melalui platform Instagram @pkd_mapalabanten, atau melalui WhatsApp 08888459310 (Nasrullah "Tamol").

(YL)

Tangerang, TF.com || Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i membuka acara Musabaqoh Tilawatil Al Qur'an ata MTQ XXII Tingkat Provinsi Banten di Lapangan Utama Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Sabtu malam (26/4). 

Wamenag Romo menyatakan mengapresiasi pelaksanaan MTQ di Provinsi Banten ini cukup meriah dan penampilan defile dari seluruh pemerintah kabupaten/kota sangat berkesan.

"Mereka menunjukkan semangat yang luar biasa dengan satu tekad yang sama menjadi juara. Tapi bukan untuk membanggakan diri atau sekedar untuk membuktikan bahwa daerahnya masih mencintai Al-Qur'an," katanya. 

Tapi lebih dari itu, menurutnya, bahwa diselenggarakannya MTQ setiap tahun dari ruang lingkup terkecil sampai nasional, itu membuktikan jika semua ummat selalu menjaga kesucian dan keutuhan Alquran. 

"Apalagi tadi ada penampilan dari cerita sosok Arya Wangsakara. Saya bahkan baru menyaksikan dengan langsung begitu indah dan perkasanya Putra Banten. Tidak hanya menjadi pengawal Banten dan pengawal agama Islam, tapi menjadi benteng tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya. 

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan MTQ sebagai sarana membumikan Al-Qur'an. Sebagaimana diungkapkan sahabat Ummar bin Khatab, 'tak pernah satupun ayat yang sahabat pelajari langsung dari Rasulullah kecuali telah mereka praktekkan'.

Ia mengatakan mudah-mudahan dengan antusiasme yang tinggi itu, rangkaian kegiatan MTQ ini berjalan sukses sampai akhir. Selain itu, mampu menggali generasi Qur'ani. 

"Yang paling penting juga, selain sebagai syiar momen MTQ ini juga sebagai penggalian bakat anak-anak para calon generasi Qurani," kata Andra. 

Melalui acara MTQ XXII Tingkat Provinsi Banten tersebut Andra Soni mengajak semua lapisan masyarakat untuk senantiasa membumikan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang pernah diucapkan sahabat nabi Umar bin Khattab. 

"Semoga para kafilah yang mengikuti MTQ, bisa menjadikan momentum ini untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Alquran," ucap Andra.

Adapun cabang yang dilombakan dalam MTQ XXII tersebut sebanyak 14 Cabang yang meliputi Cabang Seni Baca Al Qur'an/Dewasa, Cabang Qira'at Al Qur'an/Qira'at Sab'ah Mujawwad Dewasa.

Kemudian Cabang Seni Baca Alquran/Tartil Quran, Seni Baca Alquran/Disabilitas Netra. Cabang Seni Baca Alquran/Remaja, Seni Baca Alquran/Anak-anak. 

Cabang Qira'at Alquran/Qira'at Sab'ah Murottal Dewasa, Cabang Qira'at Sab'ah Murottal Remaja. Lalu Cabang Hafalan Alquran Satu Juz dan Tilawah, Cabang Hafalan Alquran/Lima Juz dan Tilawah.

Cabang Hafalan Alquran/10 Juz, Cabang Hafalan Alquran/20 Juz, Cabang Tafsir Alquran/Bahasa Arab, Cabang Hafalan Alquran/30 Juz. 

Selanjutnya, Cabang Tafsir Alquran/Tafsir Bahasa Inggris, Cabang Tafsir Alquran/Bahasa Indonesia. Lalu Syarh Alquran, Cabang Fahm Alquran, Cabang Seni Kaligrafi Alquran/Naskah, Cabang Seni Kaligrafi Alquran/Mushaf, Cabang Seni Kaligrafi Alquran/Dekorasi, Seni Kaligrafi Alquran/Kontemporer.

Lalu Cabang Karya Tulis Ilmiah Alquran, Cabang Hafalan Hadits/100 Hadits dengan Sanad. Lalu Cabang Hafalan Hadits/500 Hadits tanpa Sanad, Cabang Qira'at Al Qutub/Ula, Cabang Qira'at Al Qutub/Wustho, Cabang Qira'at Al Qutub/'Ulya.

(YL)

Pandeglang, TF.com || Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperingati hari Otonomi Daerah ke -29 dan hari Kartini dengan menggelar upacara di Alun - alun Pandeglang, Jumat (25/4/2025).

Peringatan hari Otonomi Daerah mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045".

Upacara peringatan hari Otonomi Daerah dan hari Kartini tingkat Kabupaten Pandeglang dipimpin langsung oleh Bupati Pandeglang Dewi Setiani selaku pembina upacara.

Dalam sambutanya, Bupati Dewi Setiani menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat merupakan kunci dalam mewujudkan Indonesia maju, daerah maju, mandiri dan berdaulat.

Menurutnya, sejak diberlakukanya otonomi daerah, kita menyadari bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dibangun oleh Pemerintah Pusat saja, karena daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, "katanya.

Ia menegaskan Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal, oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas mencakup penguatan sumber daya manusia, optimalisasi keuangan daerah dan perbaikan tata kelola Pemerintahan,"tegasnya.

Terkait hari Kartini, Dewi menuturkan, Kartini adalah simbol keberanian, pendidikan, dan cita - cita tentang kesetaraan dan keadilan, Namun perjuangan Kartini belum selesai, hingga saat ini masih banyak perempuan Indonesia menghadapi tantangan dalam hal akses pendidikan, ekonomi, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, "tuturnya.

Ia berharap peringatan hari Otonomi Daerah dan hari Kartini sebagai momentum untuk membangun sinergi antara Pusat dan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif serta mensoring pemberdayaan perempuan dalam semua lini pembangunan.

(YL)

Pandeglang, TF.com || Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara resmi meluncurkan layanan mobil keliling administrasi kependudukan di Kecamatan Munjul.

Launching layanan mobil keliling Disdukcapil diluncurkan secara simbolis oleh Bupati Pandeglang Dewi Setiani ditandai dengan penyerahan dokumen kependudukan milik warga di Kantor Kecamatan Munjul, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Dewi Setiani mengatakan peluncuran layanan mobil keliling administrasi kependudukan di Kecamatan Munjul merupakan upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan dekat dengan masyarakat, "kata Dewi.

"Mobil layanan adminduk di Kecamatan Munjul sebagai langkah maju untuk memudahkan masyarakat munjul dan sekitarnya dalam mengurus dokumen kependudukan, "ujarnya.

Ia mengungkapkan kehadiran layanan mobil adminduk ini mempermudah akses layanan publik terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses Kantor Adminduk karena jarak atau keterbatasan waktu, "ungkapnya.

Sementara itu Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin mengatakan layanan mobil administrasi kependudukan ini melayani masyarakat sebanyak 2 kali dalam satu minggu, "ucapnya.

"Layanan mobil keliling adminduk ini mencakup wilayah Munjul, Sindangresmi, Cikeusik, Picung, dan Kecamatan Bojong semua bisa dilakukan disini (Kecamatan Munjul -red), "terangnya.

"Mulai hari ini masyarakat Munjul dan sekitarnya tidak perlu jauh - jauh datang ke Kantor Disdukcapil Pandeglang, semua layanan kependudukan bisa diurus disini melalui layanan mobil keliling administrasi kependudukan, "pungkasnya.

(YL)